Konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia

1.    Pembukaan UUD 1945 (18 Agustus 1945 – 27 Desember 1945)

Konstitusi ini merupakan UUD yang terbentuk pada masa proklamasi.

UUD 1945 terdiri atas 3 bagian :

a.       Pembukaan UUD 1945

Pembuaan UUD 1945 terdiri atas 4 alenia

1)      Alenia I berisi peryataan bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa dan penjajahan tidak sesuai dengan perikemannusiaan dan perikeadilan.

2)      Alenia II berisi peryataan perjuangan bangsa Indnesia telah sampai pada tingkat yang menentukan, dan kemeredakan bukan merupakan tujuan akhir tetapi harus diisi dengan mewujudkan Indonesia ang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

3)      Alenia III berisi peryataan kembali kemerdekaan Indonesia dan kemerdekaan tersebut merupakan rahmat dari Tuhan YME.

4)      Alenia IV berisi tujuan negara Indonesia dan prinsip- prinsip dasar untuk mencapai tujuan negara.

Selain itu, Pembukaan UUD 1945 juga memuatt pokok pikiran :

1)    Pokok pikiran I adalah peratuan. Artinya, negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.

2)    Pokok pikiran II adalah negara hendak mewujudkan  keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

3)    Pokok pikiran III adalah kedaulatan rakyat. Artinya, negara berdasar atas kedaulatan rakyat sehingga kesatuan negara yang tertinggi berada di tangan rakyat.

4)    Pokok pikiran IV adalah Ketuhanan YME menuut dasar kemanusiaan yang adil dan beadab. Artinya, negara memelihara budi pekerti yang luhur dan negara memegang tegh cita- cita moral rakyat yang luhur.

b.      Batang Tubuh UUD 1945 (16 bab, 37 pasal, 4 pasal aturan, Peralihan, dan 2 ayat aturan tambahan).

Batang tubuh berisi 2 hal :

1)      Pasal- pasal yang mengatur sistem pemerintahan negara, tugas, wewenang, serta hubungan antar lembaga negara.

2)      Pasal- pasal yang bersikan hubungan antara negara dengan warga negara, serta konepsi negara dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, hankam dan lainya.

3)      Pasal- pasal yang mengatur hal-hal lain, seperti bendera, bahasa, perubahan UUD, aturan peralihan, dan aturan tambahan.

c.       Penjelasan UUD 1945 (penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal)

1)      Suatu pernyataan bahwa Pembukaan UUD 1945 memuat 4 pokok pikiran.

2)      Tujuh kunci pokok sistem pemerintahan negara adalah :

a)      Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum (rechstaat) .

b)      Sistem pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi

c)       Kekuasaan negara yang tertinggi di tangan MPR

d)      Presiden ialah penyenggaraan pemerintah negara yang tertinggi di bawah MPR.

e)      Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR.

f)       Menteri negara adalah pembantu presiden, ia tidak bertanggung jawab kepada DPR.

g)      Keuasaan kepala negara tidak terbatas.

3)      Penjelasan pasal demi pasal.

2.    Konstitusi Republik Indonesia Serikat 1945 (RIS)

RIS berlaku tanggal 27 Desember 1949- 17 Agustus 1950.

Sistematika Konstitusi RIS adalah :

a)      Mukadimah yang terdiri atas 4 alenia. Di dalamnya tercantum dasar negara pancasila.

b)      Batang Tubuh yang terdiri atas 6 bab dan 197 pasal.

Konstitusi RIS bersifat sementara. Pasal 186 yang berbunyi :

“Konstituante (sidang pembuka konstitusi), bersama- sama dengan pemerintah selekas- lekasnya menetapkan Konstitusi RIS yang akan menggantikan konstitusi pertama ini. ”

3.    UUD Sementara 1945 (UUDS 1950) berlaku mulai 17 Agustus 1950 – 5 Juli 1959

Pada tanggal 19 Mei 1950, ditandantangani persetujuan antara Pemerintah RIS dengan Pemerintah RI untuk kembali ke NKRI. Kemudian dibentuk panitia bersama yang bertugas merancang  UUDS NKRI.

Panitia UUDS diketuai oleh Prof. Dr. Soepomo sebagai wakil RIS dan Mr. Abdul Hakim sebagai wakil RI. Akhirnya dengan sedikit perubahan, DPR, senat dan KNIP menerima  rancangan hasil kerja panitia bersama tersebut menjadi UUDS 1950.

Naskah perubahan Konstitusi RIS menjadi UUDS 1950 tercantum dalam Pasal UU No. 7 1950. Berdasarkan pasal II UU No.7 1950. UUDS mulai berlaku tanggal 17 Agustus 1950. Sejak saat itu, susunan negara federasi atau sserikat berubah menjadi NKRI.

Sistematika UUDS :

a.       Mukadimah yang terdiri atas 4 alenia, di dalamnya memuat dasar negara Pancasila.

b.      Batang tubuh terdiri atas 6 bab dan 146 pasal.

4.    UUD 1945 Hasil Dekret Presiden 5 Juli 1959 (5 Juli 1959 – 19 Oktober 1999)

Dekret Pesiden terssebut diumumkan dengan Kepututsan Presiden No. 150 1959 yang termuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 75 1959. Sejak berlakunya UUD 1945, Indonesia merupakan negara kesatuan yang b erdasarkan pada UUD 1945.

5.    UUD 1945 Hasil Amandemen

Reformasi konstitusi dilakukan dengan cara mengandemen UUD 1945. Hal ini sesuai dngan pasal 37 UUD 1945.

Hal- hal pentig yang perlu diamandemen yaitu pasal yang menyangkut pelaksanaan kedaulatan, kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekusif, kekuasaan kehakiman, pemilihan presiden dan wapres, masa jabatan presiden dan wapres, dan perlindungan HAM. Pengubahan hanya dilakukan pada Batang Tubuh UUD 1945 sehingga dalam UUD 1945 hasil amandemen terdapat penambahan atau pengurangan pasal.

Isi pokok UUD 1945 hasil amandemen meliputi bentuk dan kedaulatan, MPR, DPR, DPRD, pemilu, hal keuangan, wilayah negara, warga negara dan penduduk, pendidikan dan kebudayaan, dll.

DPA dihapuskan. Bagian penjelsan juga dihapus, sehingga UUD 1945 hasil amandemen hanya terdiri atas Pemukaan dan pasal- pasal (Pasal II Atutan Tambahan), tidak ada penjelasan.

Negara Indonesia tetap negara kesatuan yang berbentuk republik. Hal ini dijelaskan dalam pasal 1 ayat 1 UUD 195.

1.       Penyimpanan terhadp konstitusiyang berlaku di Indonesi

a)    Penyimpangan terhadap UUD 1945 (1945 - 1949)

b)   Penyimpangan terhadap Konstitusi RIS

c)    Penyimpangan terhadap UUDS 1950

d)   Penyimpangan terhadap UUD 1945 (5 Juli 1959)

e)   Penyimpangan terhadap UUD 1945 pada Masa Orde Baru

2.       Akibat dari Penyimpangan Konstitusi

a) Tidak berjalanya sistem sesuai aturan yang ada dalam UUD 1945

b) Memburuknya situasi polotik di Indonesia. Misalnya, terjadi pemberontakan G- 30-S/PKI (1965)

c)  Munculnya aksi- aksi demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa dan rakyat yang menuntut perubahan.

1)       Demonstrasi mahasiswa pada tahun 1966 yang menuntut :

a)      Pembubaran Partai Komunis Indonesia (PKI)

b)      Pembersihan kabinet dari unsur- unsur PKI, dan

c)       Turunnya harga atau perbaikan ekonomi.

2)      Demonstrasi mahasiswa pada tahun 1998 yang menuntut reformasi (penataan kembali) di sehala bidang mengakibatkan jatuhnya pemerintahan Orde Baru.